LPPNPI | Penyatuan Pelayanan Navigasi Udara Indonesia

novi

Oleh : Mochdi, Henni

Dunia penerbangan di Indonesia dalam dasawarsa terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dengan kenaikan jumlah pesawat dan penumpang setiap tahunnya. Lalu lintas penerbangan di Indonesia semakin ramai dengan kehadiran berbagai maskapai penerbangan dalam dan luar negeri dengan rute domestik maupun internasional yang beroperasi di wilayah Indonesia.

Pertumbuhan transportasi udara yang meningkat perlu diiringi pula dengan adanya regulasi yang menjamin keselamatan penerbangan. Salah satu regulasi yang diterbitkan Pemerintah dalam mengatur transportasi udara adalah Undang-undang (UU) No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Undang-undang tersebut mengamanatkan agar pengelolaan layanan navigasi penerbangan atau Air Traffic Services (ATS) dilakukan oleh single provider atau pengelola tunggal, sekaligus merujuk rekomendasi dari International Civil Aviation Organization (ICAO). Amanat UU No. 1/2009 tersebut diwujudkan dengan mendirikan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) dalam bentuk badan hukum Perusahaan Umum (Perum).

Tim redaksi Buletin Balai Teknik Penerbangan menggali informasi lebih dalam mengenai alasan dibentuknya Perum LPPNPI melalui sumber yang berkompeten. Novie Riyanto Rahardjo, Kepala Sub Direktorat Standarisasi dan Sertifikasi Navigasi Penerbangan sebagai narasumber adalah salah seorang yang terlibat dalam proses pembentukan LPPNPI dan perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 13 September 2012.

Ide pembentukan LPPNPI muncul sekitar tahun 1999 didasari kondisi pelayanan navigasi penerbangan yang dikelola oleh beberapa operator berbeda yaitu PT. Angkasa Pura I, PT. Angkasa Pura II, Bandar Udara Unit Pelaksana Teknis Ditjen Hubud, Pemda, swasta dan militer padahal pelayanan navigasi merupakan tanggungjawab negara secara keseluruhan, begitu pula kelemahan dalam pelayanan navigasi pada saat itu terutama dari sisi manajemen, teknis dan operasi.

LPPNPI akan menjadi lembaga pelayanan navigasi yang bersifat tunggal dengan persyaratan tidak boleh mencari keuntungan tetapi menerapkan prinsip cost recovery (pengembalian biaya operasi) namun tetap mengutamakan service dan safety. Konsep LPPNPI dituangkan dalam PP No. 77 yang mengatur ketentuan dan persyaratan:

a.     Mengutamakan keselamatan penerbangan;

b.     Tidak berorientasi kepada keuntungan;

c.     Secara finansial dapat mandiri; dan

d.     Biaya yang ditarik dari pengguna dikembalikan untuk biaya investasi, biaya operasional, dan peningkatan kualitas pelayanan.

PP No. 77 menguraikan jenis pelayanan Navigasi penerbangan yang menjadi kewajiban LPPNPI, yaitu:

a.   Pelayanan lalu lintas penerbangan (Air Traffic Services);

b.   Pelayanan telekomunikasi penerbangan (Aeronautical Telecommunication Services);

c.   Pelayanan informasi aeronautika  (Aeronautical Information Services);

d.   Pelayanan informasi meteorologi penerbangan (Aeronautical Meteorological Services/MET); dan

e.   Pelayanan informasi pencarian dan pertolongan (Search And Rescue/SAR).

Mengenai kesejahteraan personil LPPNPI, Novie menjelaskan tidak perlu ada kekhawatiran karena tentu akan diperhatikan. Sedangkan mengenai Sumber Daya Manusia (SDM), secara garis besar dapat dibagi dalam dua jenis yaitu karyawan monostatus dan pegawai negeri sipil (PNS) yang diperbantukan. Karyawan monostatus akan mengikuti aturan Kemenakertrans (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi), sedangkan untuk PNS yang diperbantukan mengikuti aturan pegawai negeri sipil. Apabila PNS Kementerian Perhubungan yang diperbantukan di LPPNPI suatu saat dibutuhkan kembali, maka dimungkinkan kembali ke instansi asalnya. Peraturan mengenai status PNS yang diperbantukan di LPPNPI merupakan hal penting yang juga dipertimbangkan saat penyusunan draft RPP.

PT. Angkasa Pura I/II dan LPPNPI walaupun keduanya sama-sama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bergerak dalam pelayanan penerbangan, namun ada perbedaan mendasar dalam pengukuran kinerjanya (performance). Menurut Novie, Angkasa Pura diukur kinerjanya dari sisi keuntungan atau kesehatan manajemen, namun untuk LPPNPI kinerjanya diukur dari sisi safety. Safety disini memiliki banyak unsur yaitu SDM, peralatan, prosedur dan lain sebagainya dimana semuanya harus mengikuti perkembangan dan standar yang diatur secara ketat di dalam Civil Aviation Safety Regulations (CASR). Konsekuensi lain dengan adanya PP No. 77 adalah LPPNPI berbentuk Perum. Novie menegaskan bahwa LPPNPI akan selamanya berbentuk Perum dan tidak akan berubah menjadi Persero, karena begitu menjadi persero sahamnya dapat dijual sedangkan lembaga ini sahamnya tidak boleh diperjualbelikan. ”Ini betul-betul merupakan aset negara, tidak berorientasi mencari keuntungan. Sudah state mandatory, dia memang nature-nya monopoli”, tegas Novie.

Meskipun LPPNPI merupakan BUMN namun untuk pemilihan Direksi, fit and proper test dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Hal ini berbeda dengan BUMN lain dibidang penerbangan dimana semua pembinaan manajemen dan finansial diatur oleh Kementerian BUMN, sedangkan Kementerian Perhubungan hanya melakukan pembinaan dari sisi teknis operasi saja. LPPNPI bertanggungjawab dari sisi keselamatan, operasi, teknis dan manajerial kepada Kemenhub. Hal yang membedakan LPPNPI dengan BUMN lain adalah adanya Dewan Pengawas yang dipimpin langsung oleh Dirjen Perhubungan Udara.

LPPNPI dibentuk sebagai salah satu respon dari pemerintah sehubungan dengan adanya temuan saat dilakukan audit USOAP (Universal Safety Oversight Audit Program) oleh ICAO. Beberapa temuan antara lain, pelayanan navigasi yang ditangani oleh beberapa operator, perbedaan standar penggajian, penerapan safety dan lain sebagainya yang menjadi catatan penting dalam audit tersebut. Maka tentu saja dengan pembentukan LPPNPI sebagai lembaga tunggal dalam pelayanan navigasi hal ini mendapat tanggapan yang positif dari ICAO. Dengan perubahan menjadi single entity ini maka pemerintah akan lebih mudah dalam melakukan pembinaan.

Bandara di bawah pengelolaan Angkasa Pura (AP) mungkin akan lebih siap dalam penerapan LPPNPI karena dalam struktur AP sudah ada pemisahan antara General Manager (GM) Bandara dan GM ATS, sehingga lebih mudah dalam proses transisi, sedangkan untuk Bandara UPT dilakukan secara bertahap, dimana teknis pelaksanaan dan bentuk organisasinya tergantung dari kebijakan Direksi yang pada akhirnya semua pelayanan navigasi secara bertahap akan masuk ke dalam LPPNPI.

Perencanaan yang dituangkan dalam bisnis plan akan mengarahkan Perum ini untuk memprioritaskan investasi dalam pelayanan navigasi berikut tarif yang disesuaikan secara berkala dengan cost yang dikeluarkan, sehingga diharapkan Perum ini tidak mengalami kerugian. Jika suatu saat cost untuk investasi sudah cukup rendah maka akan ada kemungkinan tarif bisa turun. Hal ini juga banyak diterapkan dibeberapa negara dimana tarif layanan navigasi selalu disesuaikan dengan cost yang dikeluarkan dalam memberikan pelayanan tersebut.

Pembetukan LPPNPI merupakan langkah nyata yang diambil pemerintah dalam menata dan menggabungkan layanan navigasi yang dikelola oleh beberapa operator, sehingga berdirinya lembaga ini diharapkan akan mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan pelayanan jasa angkutan udara yang lebih baik, khususnya jasa pelayanan navigasi udara.


 

Asosiasi Teknisi Elektronika dan Listrik Penerbangan Indonesia (IAEETA) menyambut baik berdirinya LPPNPI. Melalui ketua umumnya, Ir. Widjaja Lagha menyampaikan dukungan terhadap lahirnya LPPNPI selain karena amanat dari Undang-undang No. 1/2009, lembaga ini bertujuan menyatukan pelayanan navigasi yang selama ini dilakukan oleh beberapa operator. Pelayanan navigasi yang lebih baik diharapkan dapat diberikan oleh pemerintah paling tidak setara dengan negara maju setelah penyatuan tersebut.

Berdirinya LPPNPI tentu menimbulkan beragam pertanyaan dari teknisi di bandara UPT mengenai statusnya nanti. Menanggapi hal tersebut, Widjaja menyampaikan bahwa dimanapun teknisi berada baik yang berada di bandara UPT, AP I dan II, serta beberapa bandara yang dikelola oleh operator lain nantinya agar tetap bekerja secara profesional dan bertanggungjawab. Teknisi elektronika yang masuk ke lembaga ini harus memberikan andil yang lebih baik dari sebelumnya. Widjaja menjelaskan lebih lanjut bahwa teknisi elektronika dan listrik merupakan tulang punggung dan tidak semua akan masuk LPPNPI karena sebagian akan tetap untuk menangani bidang non aeronautika.  Widjaja menyarankan agar teknisi dapat menerima dengan bijak dimana dia akan mengabdikan tugasnya. Widjaja mengharapkan teknisi penerbangan yang tergabung dalam IAEETA merubah paradigma lama dan pola pikir yang keliru dalam menjalankan tugasnya. Teknisi harus memberikan pelayanan yang lebih baik dengan ada atau tidaknya LPPNPI. Berdirinya lembaga baru ini merupakan tantangan bagi teknisi untuk lebih terampil dan ahli dalam menangani peralatan. ”Teknisi harus bekerja profesional dan tidak perlu khawatir dengan kesejahteraan karena sedikit demi sedikit akan terus ditingkatkan oleh Pemerintah”, terang Widjaja.

perkembanganppnpi1   perkembangan ppnpi2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>